Artikel & Berita

TIGA PERDA AKHIRNYA DISAHKAN

Submitted by admin on 2016-11-23 00:51:50

PROKAL.CO, SAMARINDA. Tiga Peraturan Daerah (Perda) akhirnya disahkan. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Samarinda, ke-11 masa sidang ke-3, Senin (21/11) di rumah jabatan wali kota, Jalan S Parman. Tiga perda tersebut tersebut diantaranya, izin usaha konstruksi, peningkatan kualitas pemukiman dan perumahan kumuh serta pedoman pembentukan produk hukum.  

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Samarinda, Jasno SP mengatakan, dari ketiga perda itu, dua diantaranya merupakan usulan pemkot. Sementara perda tentang pedoman pembentukan produk hukum merupakan usulan DPRD. Menurutnya ketiga aturan itu bertujuan untuk memberi perlindungan serta mendorong pembangunan di Kota Tepian. "Semua fraksi sudah menyetujui disahkannya ketiga perda itu. Karena kebutuhannya sangat penting untuk disahkan," ujarnya.

Lebih jauh, Jasno menjelaskan, dengan disahkan ketiga perda tersebut setidak menjadi prasyarat campur tangan pemerintah pusat ke Kota Tepian. Seperti halnya perda Perumahan dan Pemukiman Kumuh. Dengan adanya aturan ini, ke depan pemkot akan mendapat bantuan APBN untuk penataan kembali dengan merelokasi semua warga di kawasan kumuh. Menurutnya data yang dimiliki Ketua DPD PAN Samarinda ini, ada sembilan titik kawasan kumuh yang tersebar di Kota Tepian. Pada umunya didominasi kawasan bantaran tepi Sungai Karang Mumus (SKM). Selanjutnya kawasan kumuh tersebut akan disulap menjadi kawasan hijau. “Kita lihat saja nanti kawasan tepi SKM akan jadi bersih dan sehat. Setelah adanya perda ini,” terangnya.

Terpisah, Pj Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Hermanto juga mengungkapkan hal yang sama. Dia menyebut ketiga perda itu akan menjamin hak setiap orang untuk hidup di kawasan sehat. Hal ini menurutnya sebagai salah satu upaya membangun manusia yang lebih baik. "Tujuan itu yang tertanam dalam perda pemukiman dan perumahan kumuh,” ujarnya.
Sebab saat ini Kota Tepian masih memiliki kawasan kumuh sekitar 30 hektare. Padahal jika ada daerah yang mempunyai kawasan kumuh lebih dari 10 hektare harusnya itu menjadi campur tangan pemerintah pusat. “Namun sejauh ini kita belum punya perda soal itu, maka dana APBN susah masuk untuk menata kembali kawasan itu,” tuturnya.

Selain itu, Perda mengenai Izin Jasa Konstruksi punya peran strategis dalam pembangunan di Samarinda. Sehingga dengan adanya perda ini, berbagai bidang akan diwujudkan kehidupan masyarakat. Sekaligus memberi kepastian pada izin usaha jasa konstruksi. Sementara untuk perda tentang pembentukan pedoman hukum juga merupakan landasan dari setiap unsur. Sehingga selaras dengan pembangunan pemerintah daerah. (zak/aya)

Sumber : http://samarinda.prokal.co/read/news/6452-tiga-perda-akhirnya-disahkan.html