Artikel & Berita

DPRD Kaltim Sosialisasikan Perda Pajak

Submitted by admin on 2013-02-24 23:21:19

SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim asal Daerah Pemilihan (Dapil) I Samarinda dan IV Bontang, Kutim dan Berau, pagi kemarin mengadakan sosialisasi Perda Pajak Kaltim yang baru saja disahkan DPRD Kaltim. Sosialisasi Perda digelar di Gedung dewan lantai enam tersebut seyogyanya dihadiri Pemkot Samarinda dan Bontang. Ternyata yang hadir hanya Wawali Samarinda Nusyirwan Ismail didampingi SKPD baik Dispenda, Disperindag, Ekonomi dan Kabag Hukum Sekot Samarinda. Sedangkan DPRD Kaltim hadir Rusman Yaqub, H Ichruni Lutfi Sarasakti, HS Abdurrahman Alhasni, Hj Siti Qomariah, Mudiyat Noor, Achmad Abdullah dan Saifuddin DJ.

 

Dalam pertemuan itu, Rusman selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Prov Kaltim meliputi 5 hal. Pertama, terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai pasal 8 ayat 2 huruf d, mengenai ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor pribadi dihitung secara progresif untuk roda dua (R2) dicoret. Karena pemilik R2 saat ini masih digolongkan berpenghasilan menengah kebawah. Keinginan itu disetujui oleh Biro Hukum Indra, ketika Pansus mengonsultasikan ke Depdagri pada Kamis (4/11) lalu. Sedangkan PKB untuk roda empat diberlakukan tarif progresif, jika mempunyai kendaraan mobil pribadi lebih dari satu.

“Tarif pajak progresif untuk roda 4 (R4), diberlakukan bagi pemilik kendaraan pribadi kedua dan seterusnya. Sesuai ketentuan pasal 8 ayat 2 huruf c, kepemilikan kesatu dikenakal pajak 1,5 persen, mobil kedua dikenakan tarif pajak sebesar 2 persen, ketiga 2,5 persen, keempat 3,5 persen serta kelima dan seterusnya dikenakan tarif 5 persen. Jadi perhitungan progresif terhadap kepemilikan R4 dida-sarkan atas nama dan alamat yang sama,” jelasnya.

Selanjutnya terkait pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemprov Kaltim perlu melakukan kerjasama dengan provinsi lain, karena banyak perusahaan dari luar daerah yang membuka kantor di Samarinda, menggunakan mobil operasional dari luar. Sehingga akan dikenakan pajak BBNKB, apabila menggunakan mobil operasional lebih dari 6 bulan.

Ketiga, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan tarif tunggal sebesar 5 persen, dimana pengenaan pajak melalui operator minyak seperti Pertamina, Petronas dan Seal. Selanjutnya pajak Air Permukaan juga perlu disosialisasikan, karena kabupaten/kota memberlakukan pajak air bawah tanah.

Terakhir adalah pajak Sigaret atau Rokok, dinilai sangat potensial sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena Perda ini akan diberlakukan pada tahun 2012, sesuai amanat UU Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah. “Untuk pajak rokok, Pemprov akan bekerjasama dengan distributor rokok dalam memungut pajaknya,” ucap Rusman kemarin.

Sedangkan pajak yang akan diincar Pemprov Kaltim adalah terkait Royalti Batu Bara yang sampai saat ini belum tergarap maksimal