Artikel & Berita

DPRD PPU Akan Bahas 12 Raperda

Submitted by admin on 2013-02-24 23:48:30

Penajam (ANTARA) - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan melakukan pembahasan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang dua di antaranya merupakan raperda inisiatif Dewan.

"DPRD sudah menerima penyampaian nota penjelasan keuangan Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan tahun 2012 dan penyampaian 12 Raperda, dua di antaranya raperda inisiatif DPRD," kata Ketua DPRD PPU, Nanang Ali, di Penajam, Senin.

Menurut dia, mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 140 ayat satu, diisyaratkan, raperda selain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga bisa berasal dari DPRD.

Oleh karena itu, lanjut dia, dari 12 Rapeda dan satu RAPBD perubahan tersebut, terdapat dua raperda inisiatif DPRD.

"Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 pada pasal 81 dan 82, dijelaskan selain Pemkab, anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah mempunyai hak untuk mengajukan Raperda," ujar Nanang.

Dijelaskannya, ke 10 Raperda dari Pemkab PPU tersebut, yakni, Raperda tentang pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2011, Raperda tentang retribusi pelayanan pasar, Raperda tentang izin gangguan (HO), Raperda tentang izin gangguan (perubahan).

Selain itu, tambahnya, ada Raperda tentang perlindungan hutan mangrove, Raperda tentang retribusi kepelabuhanan, Raperda tentang RTRW tahun 2011-2013, Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, raperda tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan dan holtikultura dan terakhir raperda tentang penyertaan modal PDAM.

Dua Raperda inisiatif DPRD adalah Raperda tentang pembinaan dan pengembangan lembaga tani dan nelayan di kabupaten PPU, dan Raperda tentang pembinaan Taman Pendidikan Al Quran di wilayah PPU, kata Nanang.

Dikatakannya, DPRD akan membentuk pansus guna membahas lebih lanjut seluruh raperda tersebut bersama tim dari pemkab PPU.

Setelah seluruh tahapan pembahasan dilakukan, kata dia, maka pihaknya akan segera mengesahkan ke 10 Raperda, termasuk RAPBD Perubahan itu menjadi peraturan daerah. (*)

Sumber : www.antarakaltim.com, 3 September 2012