-

Rapat Koordinasi Pengelolaan JDIH Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan JDIH.

Jakarta, ( 24 Oktober 2025),

Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan JDIH Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan JDIH.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa pengelolaan JDIH menjadi salah satu variabel penilaian dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), guna mendorong transparansi dan keterbukaan informasi hukum di lingkungan pemerintah daerah. 💻⚖️

#JDIHProvKALTIM
#SekretariatProvinsiKalimantanTimur
#BiroHukum #SPBE #Kemendagri #TransparansiHukum #JDIHN